Ini Empat Strategi Polri Agar Panen Jagung Sukses dan Petani Terlindungi

Jakarta – Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan tengah bersiap menggelar Panen Raya Tahap II untuk komoditas jagung. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo, yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas, menegaskan pentingnya empat strategi utama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini.

“Pendataan luas lahan dan potensi hasil panen, koordinasi penyerapan jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), pengawasan ketat harga jagung di tingkat petani, serta sosialisasi dan fasilitasi untuk para petani,” ujar Komjen Dedi Selasa (29/4/2025).

Komjen Dedi menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum BULOG di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Fokus utamanya adalah memastikan jagung petani dapat diserap dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp5.500 per kilogram.

Tidak hanya itu, ia juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur logistik seperti gudang dan cold storage di desa-desa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Identifikasi hambatan distribusi harus dilakukan segera. Kita harus membangun solusi jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komjen Dedi mengingatkan pentingnya pengawasan pasar untuk mencegah praktik spekulasi harga dan dominasi pasar oleh tengkulak. Ia menekankan bahwa tindakan hukum harus diambil tegas terhadap pelaku pasar yang merugikan petani.

“Pengawasan di lapangan harus dilakukan rutin. Pastikan HPP Rp5.500/kg benar-benar diterapkan untuk melindungi petani,” katanya.

Sebagai strategi keempat, Gugus Tugas juga diminta memperkuat sosialisasi tentang HPP kepada petani serta memfasilitasi hubungan langsung antara petani dan Bulog. Dengan demikian, hasil panen bisa segera terserap tanpa hambatan.

“Polri dan TNI hadir bukan sebagai petani atau pemodal, melainkan sebagai penggerak, perekat sumber daya, dan penjaga kedaulatan pangan bangsa,” tegas Komjen Dedi.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran Polri dan TNI dalam memastikan kecepatan eksekusi logistik di lapangan.

“Ini bukan sekadar soal panen, melainkan menjaga ketersediaan pangan nasional di tengah ancaman krisis global,” pungkasnya.